Resensi oleh Arief Adityawarman
Adam, Asvi Warman
Edisi revisi/cetakan kedua
Penerbit Ombak
Yogyakarta 2007
294 halaman

Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari Asvi Warman Adam (AWA) yang pernah, dan belum pernah dimuat di media massa dan buku-buku lain. Sang pengarang adalah sejarahwan anggota LIPI yang menjadi anggota Tim Pengkaji Pelanggaran HAM Berat Soeharto bentukan Komnas HAM pada tahun 2003. Keanggotaan ini juga menjelaskan minat dan fokus sang pengarang pada sejarah rezim Orde Baru, khususnya peristiwa G30S 1965.

Buku ini secara keseluruhan berupaya memperkenalkan secara populer kepada pembaca bagaimana ilmu sejarah sesungguhnya dapat berperan sebagai alat pembebasan dari kungkungan masa lalu, tanpa terikat pada kekuasaan kelompok sosial dominan tertentu. Bahwa sejarah bukan sekedar cerita dari para pemenang dan penguasa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai cerita dari mereka yang kalah dan menjadi korban, dari mereka yang telah terkooptasi oleh sebuah rezim.

Buku terdiri dari 2 bagian: 1) Pengembangan historiografi Indonesia dan 2) Rekonstruksi Sejarah. Bagian pertama dimulai dengan membahas tokoh sejarah perancis yang menjadi guru dari AWA, yaitu Prof. Denys Lombard. direktur EFEO (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale) meninggal di Paris tahun 1998 Lombard adalah penulis buku sejarah klasik Nusantara berjudul Nusa Jawa. Profesor ini memfokuskan diri pada sejarah perjalanan orang Eropa di Asia pada masa kolonialisme, mendirikan sebuah jurnal ilmiah Archipel, yang merupakan 3 besar jurnal sejarah asia yang tersohor di dunia.

Lombard menguraikan sejarah pembaratan di Nusantara, mulai dari sosial ekonomi budaya dan teknologi. Selain itu juga Lombard menyinggung pentingnya pengaruh Islam dan budaya Cina pada perkembangan masyarakat Nusantara.

Beberapa tulisan lain yang menarik dalam bagian pertama ini adalah bagaimana upaya pembentukan identitas suku-suku di Nusantara, khususnya Batak, oleh orang Belanda. Tentang masalah “Pribumi” dan “Non Pribumi”, AWA menyebutkan: “Kolonialisme Belanda, pemerintah pendudukan Jepang, rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru, dengan beraneka ragam alasan punya kepentingan untuk menekankan pembedaan pribumi dengan non-pribumi. Bila ini diteliti lebih mendalam, mungkin dapat dicari jalan keluar yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai persoalan di antara kedua kelompok tersebut” (hal 74). Hubungan buruk diantara kedua kelompok, bahkan pengelompokan itu sendiri, adalah merupakan akibat dari politisasi dari rezim penguasa baik pada masa kolonial hingga masa Orde Baru. Kita, saat ini terperangkap sebagai tahanan sejarah masa lalu yang sarat kepentingan politik penguasa. Tanpa ada upaya perbaikan hubungan silang budaya yang dilakukan dengan sadar oleh bangsa ini, maka istilah “pri dan Non-pri” yang penuh dengan bias kepentingan ini akan tetap menggema (demikian pula konflik diantara keduanya). Tentunya kelompok yang minoritas akan menjadi korban dalam konflik sosial tersebut.

Dalam sejarah konflik sosial yang menimbulkan korban harta dan kemanusiaan, maka Sejarah seringkali direkayasa oleh para pemenang konflik demi pembenaran terhadap tindakan yang telah dilakukan terhadap para korban. Kalaupun pembenaran tidak mungkin dilakukan maka yang terjadi adalah pembungkaman dan penghapusan sejarah. Dalam konteks inilah AWA memperkenalkan pentingnya penulisan Sejarah Lisan dalam salah satu tulisannya. Penjelasan AWA: “Sejarah Lisan adalah cara merekam masa lalu melalui wawancara. Sejarah lisan dapat juga dilihat sebagai usaha untuk menangkap corak dan jalinan pengalaman manusia yang dapat memperdalam pemahaman mengenai masa lampau. Dengan mengorek ingatan dari mereka yang pernah mengalami hal-hal itu, sejarah lisan membentuk hubungan antara masa kini dan masa lampau.” (hal. 105).

Penggunaan sejarah lisan adalah salah satu upaya untuk mengakomodir kepentingan mereka yang tersingkir, mereka yang tidak punya akses pada pencatatan sejarah secara tertulis. Pendokumentasian sejarah seringkali merupakan sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh kelompok sosial dominan, penguasa (bangsa penjajah, pemerintah otoriter, kelas menengah-atas dan terdidik, dan sebagainya). Sedangkan mereka yang menjadi korban seringkali tidak berani menceritakan sejarah yang dialaminya. Hal inilah yang seringkali terjadi pada para korban tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh para penguasa. Sejarah Lisan ini juga menjadi penting dan perlu dikembangkan mengingat dalam budaya tertentu seperti budaya timur, masyarakat tidak terdidik, budaya lisan seringkali tidak populer. Hal ini menjadi lebih signifikan ketika teknologi perekaman audio (dan visual) semakin mudah digunakan dengan adanya revolusi digital. Upaya membuat film dokumenter terkait dengan kesaksian korban-korban G30S misalnya adalah salah satu contohnya.

Dalam sejarah historiografi Nasional maka sejak Indonesia merdeka AWA menyebutkan adanya tiga gelombang penulisan sejarah Indonesia, sebagaimana pernah disinggung oleh Kuntowijoyo tahun 1998 (dan dikembangkan lebih jauh oleh AWA). Gelombang pertama adalah Dekolonisasi sejarah. Yaitu upaya menuliskan kembali sejarah indonesia, terlepas dari para ahli Belanda. Gelombang kedua adalah penggunaan ilmu sosial dalam sejarah Indonesia, sehingga mutu penulisan menjadi lebih ilmiah. Gelombang ketiga adalah reformasi sejarah. Yaitu pelurusan sejarah yang dianggap kontroversial. reformasi sejarah ini seringkali juga disebut “sejarah korban”. Sejarah lisan sesungguhnya merupakan sarana ampuh untuk mendukung proses reformasi sejarah. Ciri dari gelombang ketiga ini adalah: 1) penerbitan “sejarah terlarang”, 2) penerbitan sejarah akademis yang kritis, 3) penerbitan biografi tokoh “terbuang”.

Pada bagian kedua, yaitu masalah Rekonstruksi Sejarah, sebagian besar tulisan lebih terfokus pada peristiwa sekitar upaya kudeta (merayap) yang dilakukan oleh Soeharto – sebagaimana pendapat sebagian penulis sejarah menyatakan. Secara umum AWA percaya bahwa Orde Lama dikudeta, oleh setidaknya tiga kekuatan: kekuatan asing (khususnya diwakili CIA), oknum PKI (bukan PKI sebagai organisasi), dan Angkatan Darat (khususnya Soeharto). Namun berdasarkan proses rekayasa sejarah yang dilakukan oleh Soeharto maka yang dipercaya oleh bangsa ini hingga kini adalah PKI sebagai organisasi bersama organ onderbouw nya, telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menyiksa dan membunuh para Jenderal pahlawan revolusi. Ketika PKI dikambinghitamkan, Soekarno dan Angkatan Udara didiskreditkan, maka peran protagonis dipegang oleh Soeharto dan Angkatan Darat. Nyatanya Soeharto dan AD lah yang mendapat keuntungan terbesar pasca Orde Lama.

AWA menyebut trilogi tragedi G30S yang terdiri dari: peristiwa G30S itu sendiri (pembunuhan para Jenderal dan kudeta terhadap Soekarno), pembantaian massal terhadap anggota PKI selama 1965, dan terakhir adalah penahana, pengucilan dan pelanggaran HAM terhadap anggota partai dan kerabatnya. Misalnya penahanan di pulau Buru, serta pengawasan melekat (waskat) dan pembatasan hak hidup dari keluarga anggota PKI.

Kini pelurusan sejarah, rekonstruksi sejarah mulai berkembang. Berbagai buku yang ditulis oleh para ahli maupun para korban itu sendiri mulai terbit. Sayangnya memang dalam buku ini AWA tidak menyinggung sama sekali masalah sejarah tragedi mei 1998 yang merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan pada masa akhir kekuasaan Soeharto. Namun apa yang diungkapkan dalam upaya memandang peristiwa G30S dapat dijadikan model untuk menyikapi sejarah tragedi Mei 98. Kesimpulannya buku ini walaupun berbentuk kumpulan tulisan, tentunya penting untuk kita cermati agar bangsa Indonesia semakin sadar betapa sejarah yang direkayasa oleh sebuah rezim, dapat menciptakan ilusi realitas – sebagaimana realitas semu yang dialami oleh tokoh Neo dalam trilogi film Matrix.