Sebenarnya adalah penting untuk membuatnya setiap hal itu ‘terang benderang’, termasuk soal pembagian tugas, apalagi karena (pembangunan DAO) ini melibatkan anggaran milik rakyat, maka realisasi pengalokasian dana pun perlu bersifat terbuka. Karena saya tidak mengetahui lagi mata-mata anggaran yang dialokasikan, saya kerjakan saja tugas/pekerjaan yang saya pikir dapat dan perlu dilakukan, tanpa menunggu kejelasan alokasi dana – toh sejak awal memang semua disubsidi oleh pendapatan dari pekerjaan lain: bubut/milling.

Mengingat tenggat pelaporan akhir kontrak adalah 31 Januari 2023, maka ‘fitur’ DAO yang diprioritaskan untuk dapat dengan segera mefasilitasi relawan Pustaka Bergerak Indonesia, adalah fitur Patungan (crowdfunding).

Walau saya pikir untuk hal apa pun yang berkaitan dengan kepentingan publik, perlu diselenggarakan secara terbuka dan memungkinkan partisipasi, namun saya tetap menerima kondisi yang masih diliputi tata kelola tertutup. Saya belum mengerti karena alasan apa. Saya memilih untuk tetap mengusahakan munculnya DAO itu demi akan adanya sebuah mekanisme yang dipercaya untuk membantu tercapainya bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.