2000_April_Edisi 111_wwf:
Bukit Tiga Puluh Talang Mamak
Mangara S

Talang Mamak adalah salah satu suku yang sebagian masyarakatnya menghuni kawasan penyanggah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Sebagai penduduk lokcal, sejak ratusan tahun mereka menggantungkan hidupnya pada hutan. Namun, ironisnya suku yang dikenal sangat arif terhadapa lingkungan ini, harus menghadapi ancaman peruluhan akibat ulah dari berbagai pihak luar seperti perusahaan HPH, migran dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Kebijakan pemerintah nampaknya masih mengabaikan keberadaan suku ini. Hak-hak kepemilikan tradisional dan sistem adat berlaku pada masyarakat yang hidup di dalam hutan tidak diakui. Misalnya dalam peta wilayah konsensi HPH (hak pengelola hutan) di Simarantiham, kecamatan Pwk Sumai, kabupaten Bungo Tebo-Jambi, hak masyarakat tidak diikut sertakan. Lebih kejam lagi, suku Talang Mamak ini sering dituduh sebagai “perambah hutan” atau biang perusak hutan. Adilkah perlakuan dan tudingan yang diberikan kepada mereka? Mampukah mereka menghabiskan ribuan hektar hutan yang ada?

Sekalipun kehadiran HPH memberikan keuntungan, ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup masyarakat ini justru datang dari HPH pula. Sebagai gambaran sementara masyarkat tidak boleh menebang kayu-kayu besar, pihak HPH mendapat kebebasan untuk membabat habis sumberdaya hutan bernilai ekonomi seperti jernang, jelatung, gaharu, bakau merah, dammar dan lain-lain. Tidak hanya itu, pohon sialang yang mempunyai fungsi ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat juga banyak ditebangi HPH, tanpa mengindahkan aturan-aturan masyarakat Talangmamak, Nasib yang sama juga dialami oleh tanaman karet yang ditebang tanpa ganti rugi hanya untuk menyediakan lahan bagi pengunggulan kayu.

Di samping HPH, ancaman lain terhadap suku ini juga datang dari migrant. Maksudnya migrant asal Sumatera Utara dan Jawa ke wilayah Tulang Mamak di wilayah Talang lakat, kecamatan Seberida-kabupaten Indragiri Hulu-Riau, membuktikan bahwa penguasaan lahan dalam kurun waktu 4 tahun, para migrant telah menguasai lahan 1130 ha dari wilayah 3275 ha. Artinya bukan tidak mungkin dalam waktu 10 tahun lagi wilayah ini akan dikuasai para migrant, Kondisi ini diperburuk dengan pola pemanfaatan lahan oleh migrant yang tidak ramah lingkungan, seperti menebang kayu dengan chaisane sekaligus mengajari suku Talang Mamak menggunakan alat tersebut untuk mengeksploitasi hutan. Tidak hanya itu mereka pun harus membuang jelutung hanya untuk mengambil getahnya. Tekanan terhadap suku Talang mamak adalah salah satu ancaman bagi pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga puluh, disamping adanya acaman dari jalan koridor yang kerap digunakan oleh orang luar seperti dari Kilis, Teluk Lengkap, Sungan Bengkal, untuk mengeluarkan hasil rotan dari kawasan Taman Nasional yang setiap bulannya rata-rata mencapai 2 sampai 4 truk. Bila satu truk bermuatan 2,5 ton berarti rotan yang diangkat setiap bulannya dapat mencapai 7 ton lebih. Bahkan pada Agustus 1998 tercatat ada 8 truck yang mengangkut sekitar 21 sampai 24 ton rotan keluar kawasan. Padahal, masyarakat lokal hanya mampu mengambil 1 truck setiap bulannya. Sebagai imbalan memberikan uang sogokan kepada Satpam di salah satu perusahaan HPH sebesar Rp. 20.000 per trip.

Selain rotan, kayu Tembesu yang termasuk dilindungipun, kerap dicuri melalui jalan koridor ini. Salah satu kasus yang tertangkap adalah pencurian kayu Taman nasional yang tertangkap di S. Betih. Selain itu jalan masuknya para pencuri burung, yang datang Killis, Teluk Langkap, sungai Bengkal, Peranap, dan Palembang Jenis burung yang ditangkap adalah murai batu, onggang, jalak, beo, dan lain sebagainya. Setiap bulannya paling tidak masuk 50 – 100 pemburu, dan satu orang mampu menjerat burung 1-3 ekor perhari dalam satu bulan mereka dapat menangkap 1.000 sampai 6.000 ekor burung.

Dengan demikian, nyatalah ancaman terhadap pelestarian Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan suku Talang Mamak ini. Akankah kita biarkan lingkungan kehidupan masyarakat di kawasan ini hancur?