Berpikiran terbuka itu konon menyehatkan jiwa.

PPHAM Nama Tim yang Panjang

Written in

by

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor empat ditandatangani pak Jokowi 15 Maret 2023, tiga bulan yang lalu. Keputusan itu turut membentuk sebuah tim bernama yang panjang untuk merehabilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Namanya Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Tugasnya adalah:

  1. Memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
  2. Melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Tindakan awal yang akan dilakukan:

  1. Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu.
  2. Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan persitiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa.
  3. Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM.
  4. Melakukan pendataan kembali korban.
  5. Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban; dan hak-hak sebagai warga negara.
  6. Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada sisi lainnya. Perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural.
  7. Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas.
  8. Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelangaran HAM yang berat melalui: (a) Kampanye kesadaran publik. (b) Pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM, sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya pendampingan korban HAM. (c) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.  (d) Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI/Polri.
  9. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
  10. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru.
  11. Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.

12 tragedi yang dicakup di dalam perpres ini:

  1. Peristiwa 1965-1966 (Peristiwa 65)
  2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 (Kasus Petrus)
  3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 (Kasus Talangsari)
  4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
  5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
  6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
  7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999
  8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
  9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
  10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
  11. Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan
  12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Para pekerja yang ditugaskan:
Ketua: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Wakil Ketua I: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Wakil Ketua II: Makarim Wibisono
Sekretaris: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Wakil Sekretaris: Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Hubungan Kelembagaan.

Anggota:

  1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
    Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  4. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian
    Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
  6. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
  7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama;
  8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  11. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
  12. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
  13. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
  14. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  15. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  16. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  17. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  18. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  19. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan
    Usaha Milik Negara;
  20. Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  21. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  22. Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  23. Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  24. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  25. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
  26. Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia;
  27. Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan, Tentara Nasional Indonesia;
  28. Kepala Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  29. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Kantor Staf Presiden;
  30. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  31. Suparman Marzuki;
  32. Ifdhal Kasim;
  33. Rahayu Prabowo;
  34. Beka Ulung Hapsara;
  35. Choirul Anam;
  36. Mustafa Abubakar;
  37. Harkristuti Harkrisnowo;
  38. As’ad Said Ali;
  39. Kiki Syahnakri;
  40. Zainal Arifin Mochtar;
  41. Akhmad Muzakki;
  42. Komaruddin Hidayat;
  43. Zaky Manuputi;
  44. Pastor John Djonga;
  45. Mugiyanto; dan
  46. Amiruddin

Beka Ulung Hapsara menginformasikan, ia dan para anggota tim sedang menelusuri berbagai keperluan para korban, untuk kemudian dibantu untuk memperoleh kemudahan (direhabilitasi) dari negara. Di satu sisi, ini memang tanggung jawab negara. Di sisi yang lain, pembentukan tim PPHAM menunjukkan bahwa (penegakkan) hukum di negara ini belum berjalan sesuai hakekat keberadaannya.

Tetaplah kita harus membuka pikiran (sabar), bahwa memang tidak mudah membangun negara ini. Semoga dan semoga adalah istilah di dalam suatu harapan. Semoga akan ada perubahan progresif yang akan dilakukan oleh tim ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *