taman nasional Wasur Papua

2000_Mei_Edisi 112_wwf:
taman nasional Wasur Papua
wwf

Ulasan sejarah pola dasar pengelolaan sebagai bagian dari konsepsi pengelolaan kawasan yang dilindungi di Papua
Mulai tahun 1991, pemerintah Belanda (DGIS) melalui WWF Belanda menyediakan dana bagi Proyek Pembangunan Taman Nasional Wasur (TNW). Seperti pembangunan Cagar Alam Pegunungan Arfak, rencana pengelolaan yang dibuat oleh Dr. Ian Craven di kawasan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembangunan berkesinambungan yang diawali dengan produksi minyak kayu putih dan disusul oleh produk lainnya antara lain kemiri, minyak kelapa, dan dendeng daging rusa.

Setelah Yayasan Wasur Lestari berdiri pada tahun 1998, peran WWF di bidang Pengembangan Masyarakat (Community Development) untuk kegiatan lembaga adat dan insentif ekonomi dilimpahkan ke lembaga ini. Sementara itu, kiprah WWF lebih dititikberatkan pada kegiatan yang bersifat ilmiah dan pendampingan bagi Balai Taman Nasional Wasur (didirikan pada bulan Mei 1997), yang merupakan sub-proyek dan Proyek Bioregional Sahul yang berpusat di Jayapura.

Format Rencana Pengelolaan
Pada mulanya, Rencana pengelolaan TNW, yang dibuat tahun 1972, memiliki format seperti yang digunakan oleh Taman Nasional Kakadu (Australia). Namun ternyata Departemen Kehutanan pada tahun 1993 tengah pula membuat format standar rencana pengelolaan taman nasional seluruh Indonesia dengan bantuan dana pinjaman Bank Dunia melalui LOAN No.3423 IND. Rencana pengelolaan TNW, yang dikerjakan oleh sebuah Eonscesiun konsultan tersebut selesai pada tahun 1994. Rencana pengelolaan TNW ini tidak segera mendapat pengesahan karena data-datanya dianggap kurang relevan dengan kondisi di lapangan. Pada tahun 1995, pihak WWF diminta untuk mempelajari kembali rencana pengelolaan tersebut. Namun hingga tahun 1996 pun pengesahan dan tingkat pusat tidak kunjung diberikan.

Tahun 1996-1998 WWF kembali membuat penelitian lapangan untuk memperbaharui data-data yang ada. Pada tahun 1998, dibantu oleh seorang konsultan, WWF kembali menbuat rencana pengelolaan TNW dengan memperhatikan hasil penelitian 1996-1998 dan Lokakarya penelitian di Jakarta. Namun karena hasil yang dicapai masih sangat menjurus kepada segi biologi—sedangkan akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 WWF kembali membuat rencana pengelolaan TNW dengan dibantu oleh pihak Departememen Kehutanan.

Tanggal 24 September 1999 buku rencana pengelolaan TNW mendapat pengesahan dan pihak Departemen Kehutanan (Direktur Jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) dengan nomor 1028/DJ-V/KK/99.

Pola Dasar Rencana Pengelolaan
Recana pengelolaan taman nasional memiliki sifat antara lain; 1. Menyesuaikan pada misi dan visi taman nasional, 2. Memiliki format aturan main sistematis yang telah baku sejak tahun 1994, 3. Diversifikasi aspek untuk mendapat masukan dari berbagai pihak dan pemegang peran, 4. Menyederhanakan anggaran rutin yang dibuat selama 25 tahun ke dalam anggaran per lima tahunan, 5. Membuka kemungkinan untuk rencana melakukan evaluasi kelayakan dan vaidasi setiap lima tahun sekali.

Pada dasarnya pengelolaan taman nasional dapat dibedakan antara yang dikelola secara tradisional dan secara terpadu. Pengelolaan secara tradisional lebih merupakan upaya untuk melindungi kawasan dari setiap bentuk ancaman dari luar agar keletariannya terpelihara. Pendekatan tersebut lebih menuntut pihak lain untuk ikut menjaga dan melindungi tanpa memperhatikan akses guna memperoleh imbalan berupa manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari keberadaan taman nasional tersebut. Padahal kepentingan dari pihak lain perlu diakomodasikan melalui bentuk pengelolaan terpadu, yang meliputi ekologi kawasan pelestarian alam dan pengelolaan ekonomi pada daerah penyangga dan wilayah sekitar taman nasional. Dengan kata lain, pengelolaan taman nasional terpadu merupakan pengelolaan berbagai komponen yang berpengaruh, baik di dalam maupun di luar taman nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan taman nasional secara terpadu perlu dikenali beberapa prinsip untuk dijadikan acuan, yaitu:

1. Prinsip Komitmen Nasional, Keberadaan, peranan, dan fungsi taman nasional seperti tertuang dalam UU No. 5 tahun 1990 merupakan suatu komitmen nasional yang menjadi kewajiban semua untuk turut mengamankan, mengelola serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat generasi saat ini maupun yang akan datang.
2. Prinsip Inbeversible. Kekayaan keragaman hayati pada dasarnya adalah sangat rentan, artinya kerusakan sumber daya alam tersebut secara berlebihan dapat menyababkan kepunahannya. Pada kondisi yang merupakan ambang batas (thresholds) tersebut sumber daya alam tidak dapat dipulihkan kembali ke bentuknya semula (lineversible) atau walaupun secara teknis dapat dipulihkan, biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan potensi manfaatnya.
3. Prinsip Manfaat Optimum. Keberadaan taman nasional harus dirasaka manfaatnya oleh masyarakat, oleh karena itu harus diupayakan peningkatan manfaat langsung maupun tidak langsung sesuai denga fungsi, daya dukung serta sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Prinsip Subsidi silang. Berkurangnya kesempatan masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat akibat penetapan suatu wilayah menjadi kawasan taman nasional harus dikompetisikan melalui subsidi silang.
5. Prinsip Pengakuan. Apresiasi, dan Partisipasi. Harus diyakinkan bahwa adanya subsidi silang ini diakibatkan karena adanya pengelolaan taman nasional. Dengan pengakuan bahwa subsidi silang ini merupakan bagian dari pengelolaan taman nasional, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dapat lebih meningkat dan terjamin. Kemantapan kawasan taman nasional akan pula meningkat bia apresiasi terhadap taman nasional semakin membaik, yang salah satunya dapat dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat maupun tindakan politik. Disamping itu dibutuhkan pula partisipasi berbagai pihak, yaitu : pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat.
6. Prinsip Phasing Out. Dalam pemberian subsidi, penetapan besarnya subsidi perlu disesuaikan dengan kebutuhan, selektif dan tidak berlebihan.
7. Prinsip Pengalihan Tekanan. Kegiatan pembangunan di sekitar taman nasional harus merupakan pengalihan tekanan atas taman nasional dan bukan sebaliknya (dari kegiatan dari land-based activities menjadi non-land activities, seperti industry rumah tangga dan jasa)
8. Prinsip Kemandirian. Pengelolaan taman nasional tidak saja diarahkan untuk memberikan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, tetapi harus pula mampu mendidik sumber daya manusia yang mandiri dan mampu mengurus dirinya serta lingkungannya (self-propelling growth).

Keuntungan dari pendekatan terpadu ini adalah :
1. Memungkinkannya pembangunan multi-sektoral berjalan tanpa banyak setback yang tidak diinginkan.
2. Memberikan kemungkinan paling kecil untuk menanggung biaya sosial dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, pengembangan taman nasional terpadu ini akan menyangkut program pengembangan luar dan dalam kawasan, serta sektoral.

Program di dalam dan di luar taman nasional akan secara langsung terkait dan merupakan bagian dari pengembangan taman nasional terpadu, sedangkan program pembangunan sektoral lebih merupakan pegangan yang perlu dipertimbangkan oleh sektor terkait dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan sektoralnya, terutama kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi memberi dampak negatif terhadap keberadaan dan keunikan taman nasional.
Sementara itu, untuk menetapkan arah pengembangan di dalam kawasan taman nasional terlebih dahulu perlu dilakukan analisis, khususnya mengenai permintaan jasa dan kemampuan supply. Dari hasil analisis tersbut dapat ditetapkan apakah taman nasional yang bersangkutan memiliki potensi yang dapat segera dikembangkan, atau belum layak untuk dikembangkan.

Leave a Reply

Close Menu