Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (Bagian 2)

2000_Maret_Edisi 110_bahas:
Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (Bagian 2)
Uke R. Kosasih

Dalam edisi lalu telah dibahas berbagai aspek yang menyertai keputusan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang HAKI. Sebagai lanjutannya, dalam edisi ini akan diungkap berbagai kasus di seputar HAKI yang kerap terjadi dan masih mengundang perdebatan.

Padahal Kita pun Dibajak Habis-habisan
Indonesia dituding telah merugikan negara-negara lain, yang pada umumnya adalah negara maju, hingga jutaan dolar per tahun melalui praktek pembajakan dan pemalsuan karya cipta. Bagi negara-negara yang telah punya budaya “sadar hak cipta, paten, dan merek dagang”, Indonesia tidak ubah seperti sosok Mr. Hook yang siap membajak apa pun.
Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Indonesia pun menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam daftar negara yang menjadi prioritas pengawasan Kantor Perwakilan Perdagangan AS untuk kasus-kasus pelanggaran HAKI. Artinya, hal tersebut dapat mengancam reputasi Indonesia dalam memenuhi kesepakatan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) akan berakibat pada sanksi-sanksi perdagangan WTO bagi Indonesia.

Memang dahsyat ancaman yang mengintai kita, padahal secara diam-diam kekayaan intelektual kita pun “dihisap” tanpa kita kuasai mengelak apalagi baik mengancam negara-negara maju itu. Ada banyak kasus yang dapat mengambarkan bagaimana negara-negara maju itu seperti “maling berteriak maling”, beberapa di antaranya dimunculkan ke permukaan dalam Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara yang berlangsung di Jakarta, 15-16 Maret 1999.

Sungguh mengerikan dampak keikutsertaan Indonesia meratifikasikan 5 konvensi internasional di bidang HAKI pada tahun 1997. Alih-alih mengantisipasikan perdagangan bebas, tapi bila ternyata perangkat perundang-undangan dan pelaksanaannya masih jauh dari memadai, bukan kepercayaan yang diperoleh malah ancaman sanksi perdagangan yang didapat.

Kelima konvensi Internasional yang telah diratifdikasi tersebut adalah:
1. Paris Convension for the Protection of Industrial Property and Convension Establishing the World Intellectual Property Organization, melalui Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997.
2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, melalui Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1997
3. Trademarks Law Treaty, melalui Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 1997
4. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, melalui Keputusan Presiden Ri No. 18 tahun 1997
5. WPO Copyrights Treaty, melalui Keputusan Presiden RI No. 19 tahun 1997.

Mereka Datang, Meneliti, dan Menjadi Kaya
Tiba-tiba saja masyarakat Kalimantan Timur terhenyak ketika tanaman pasak bumi (Eurycoma Songifolio Jack) muncul sebagai barang dagangan dalam berbagai kemasan dan merek di berbagai kota, mulai dari kota propinsi sampai kotamadya. Melihat kejadian tersebut, mereka jadi bertanya-tanya, bagaimana jadinya bila jenis tanaman obat, yang penyakit, seperti kencing manis, kencing batu, ginjal, dan nyeri otot, itu berhasil diuji dan dikembangkan oleh dua peneliti Australia seperti yang disiarkan oleh surat kabar lokal Menuntung pada tahun 1991.
Ada banyak pertanyaan yang lahir dari kiprah kedua peneliatian Australia tersebut. Apakah masyarakat adat Dayak akan turut mencicipi keuntungan bila para peneliti tersebut berhasil menciptakan ramuan obat berbahan dasar pasak bumi? Apakah mereka masih memiliki hak atas pengetahuan yang diturunkan secara turun temurun tersebut bila kelak pengobatan dengan pasak bumi dipatenkan sebagai temuan para penelitian yang pernah mereka terima dengan penuh keramah-tamahan?

Kasus pasak bumi adalah satu dari banyak kasus pembajakan kekayaan pengetahuan yang kita alami. Berkedok penelitian atau bahkan pariwisata, ada banyak pencurian kearifan tradisional yang terjadi mulai dari hutan belantara hingga dasar lautan kita. Sayangnya, seperti yang diungkapan Arimbi Heroepoetri dari WALHI, pengetahuan masyarakat adat yang bersifat komunal tidak diselaraskan dengan ketepatan mengenal HAKI yang menekankan bahwa pengetahuan umum tidak dapat diberikan hak paten. Hal ini diperburuk dengan seringnya kaum intelektual melupakan pengetahuan ilmiah yang berpotensi mendatangkan royalty.

Disinyalir bahwa pada awal tahun 1990-an penjualan produk farmasi dari sumber daya keanekaragaman hayati kawasan tropika diperkirakan mencapai lebih dari US$ 130 milyar per tahun. Dengan kerugian financial sebesar itu, negara-negara berkembang seharusnya punya alasan kuat pula untuk “mencak-mencak” seperti yang dilakukan Amerika Serikat yang merasa dirugikan akibat pembajakan sebesar US$ 6 milyar pada tahun 1995 dari perdagangan di kawasan Asia. Masalahnya, kebanyakan negara berkemabng tidak memiliki kejelasan dalam kebijakan melindungi sumber daya hayati, jangankan untuk menangkal biopiracy, untuk mengurus masalah penebangan hutan secara terang-terangan pun seringkali malah kecolongan.

1. Biji mimba (Axadiracha Indica), yang banyak dipakai di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan sebagai obat dan pembasmi serangga teah dikembangkan oleh Agri-Dyne Technologies (USA) dan rekanannya dari India untuk menghasilkan biopestisida. Dari penjualannya yang dapat mencapai US$ 50 Juta per tahun, tidak sedikit pun bagian keuntungan yang diterima oleh masyarakat adat yang menemukan dan menggunakannya sejak dulu.
2. Ramuan tradisional masyarakat adat Amerika Latin yang banyak digunakan untuk memerangi penyakit malaria dan kanker telah dipatenkan oleh Pau D’Arco, sebuah pabrik obat anti malaria, yang kemudian mengantungi pendapatan sekitar U$200 juta per tahunnya.
3. Plaunoi (Craton subyratus), tumbuhan yang telah lama digunakan masyarakat adat Thailand untuk menyembuhkan sakit lambung, tiba-tiba muncul dengan merek dagang sebuah perusahaan Jepang.

Leave a Reply

Close Menu