Kurator

2000_Januari_Edisi 108_seni:
Kurator
Ade Tanesia

Menjadi curator seni di negeri Barat bukanlah hal langka. Usia profesi ini telah mencapai ratusan tahun dengan system yang sedemikian mapannya. Di Indonesia istilah kurator baru marak pada awal tahun 1990-an, sehingga hanya segelintir orang yang mau bersusah payah menekuninya. Banyak masyarakat awam yang tidak pernah mendengar istilah ini. Bahkan di kalangan kesenian, arti kurator seringkali menjadi rancu. Tidak aneh jika keberadaan kurator dianggap sebuah profesi cangkokan yang tak punya akar sejarahnya. Namun jim Supangkat, kurator seni rupa senior Indonesia , punya pendapat sederhana, “proses sejarah kurator di Indonesia toh boleh-boleh saja berbeda dengan Barat. Bahwa itu sebuah lompatan, diterima saja untuk kemudian diperkuat.”

… dari CARETAKER Mungkin tak ada yang menyangka bahwa cikal bakal kurator bermula dari profesi caretaker (penjaga) di masa Romawi kuno. Caretaker ini bertugas untuk menjaga orang pemboros (profigus) dan orang gila (furiosus). Ia juga bertanggung jawab atas harta benda para pupillus, yaitu pemuda di atas usia 14 dan di bawah 25 tahun. Penjaga pupillus ini dibagi dua, pertama disebut tutor yang bertugas mengawasi orangnya, dan kedua adalah seorang kurator yang harus mengawasi harta bendanya.

Spesialis kurator sebagai penjaga benda menyebabkan profesi tua ini tetap dipakai unutk memelihara benda-benda koleksi pribadi para aristocrat Eropa, terutama Inggris. Masyarakat tentu saja ingin memahami nilai-nilai di balik benda-benda koleksi tersebut, sehingga dibutuhkan seseorang yang mampu mengkaji dan memelihara seluruh isi museum. Hingga kini, jika kita memasuki museum-museum di negeri Barat, selalu saja dijumpai kurator dan kita dapat bertanya apa saja tentang koleksi sebuah museum. Jabatan ini pun tidak terbatas pada museum benda seni, tapi juga museum kapal, tekstil, temuan arkeologi, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.

Yang dilakukan ….
Pada museum seni rupa, peran awal kurator adalah pemeliharaan koleksi lukisan tanpa punya presensi nilai, sehingga ia diharapkan mampu bersikap obyektif terhadap karya seni tersebut.

Cakupan kerja kurator museum cukup kompleks, selain dituntut untuk mendalami ilmu pengetahuan dari sebuah koleksi, ia pun harus menyeleksi, memelihara dan mempublikasikan koleksi tersebut, juga terdapat etika-etika rumit yang harus dipatuhi kurator, misalnya dalam pengumpulan koleksi, kurator harus jeli betul terhadap sumber perolehan benda, jangan sampai ia mengambil benda palsu atau curian. Kurator juga tidak boleh mendapatkan koleksi dengan merampas warisan milik nasional, misalnya merusak lingkungan untuk memperoleh sebuah benda.

Di bidang pemeliharaan, seorang kurator akan dipersalahkan jika membiarkan koleksi tersebut terbengkalai. Mengambil keuntungan dari transaksi pembelian atau penjualan koleksi juga sebuah aib, lebih dari itu mereka pun tidak diperkenankan untuk menerima hadiah dari pemilik koleksi. Di bidang publikasi, kurator haruslah memberikan informasi yang utuh terhadap publik. Jika masyarakat ingin mengadakan konsultasi terhadap kurator museum, maka mereka harus bersedia melayani tanpa dipungut bayaran.

Singkatnya, kurator bertanggung jawab sebagai jembatan antara koleksi karya seni dengan masyarakatnya, sehingga mereka mempunyai kemampuan menuliskan pemikirannya. Etika kurator semacam ini tetap berlaku hingga kini, misalnya di Jepang seseorang yang baru lulus dari pendidikan art historian harus bekerja dulu sebagai pekerja museum (gakugein). Kemudian meningkat sebagai asisten kurator, sampai akhirnya memperoleh sertifikat untuk menduduki jabatan kurator kapala.

Dalam perkembangannya peran kurator mulai bergeser, mereka tidak sekedar memelihara koleksi museum, tapi juga bisa menyelenggarakan pameran. Otomatis mereka tidak lagi identik degan seorang yang berkutat di antara debu-debu benda museum. Sebagai orang yang menghasilkan buah karya pameran, seorang kurator harus memiliki wawasan lebih luas di luar bidang kajian seni rupa. “ Pokoknya ada beberapa hal yang dituntut dari seorang kurator, ia harus menguasai sejarah seni rupa, teori estetika, sosiologi seni rupa, punya wawasan di luar pengetahuan seni rupa, memahami masyarakatnya, dan juga mampu di bidang menajemen seni. Sehingga berbekal pendidikan di universitas saja tidak cukup,” ungkap Jim supangkat, kurator seni rupa Indonesia.

Kurator di Indonesia …. Simsalabim !
Di Indonesia, Istilah kurator baru muncul sejak tahun 1990-an, saat itu digembar-gemborkan oleh Jim Supangkat yang kebetulan sering bersentuhan dengan kancah seni rupa internasional. Ketika ia harus berhadapan dengan infrastruktur seni rupa mancanegara yang sudah sedemikian mapan, kapasitas pengetahuan yang dimilikinya sangat dibutuhkan “Seorang kurator yang ingin mengajak seniman dari negara lain, pasti akan menemui kurator lokal lebih dahulu,” jelas Jim. Fungsi inilah yang belum terisi di di Indonesia, sehingga sejalan dengan pengalamannya, Jim menjadi perintis kurator Independen di Indonesia. Hal ini memang sebuah lompatan, bahkan muncul pendapat yang mengatakan bahwa kurator Indonesia adalah kurator sulapan.

Lompatan ini tidak akan  terjadi jika system pendidikan seni rupa di Indonesia memiliki kurikulum untuk menghasilkan teoritisi kesenian atau art historian. “Hal pertama harus dibenahi adalah infrastruktur dalam dunia seni rupa Indonesia yang mencakup adanya lembaga pendidikan kesenian, museum, galeri, penulis, editor buku, media massa, apresian. Nah, semua ini keberadannya masih dalam proses pembentukan, belum jadi.

Ditambah lagi dengan pendidikan kesenian kita yang tidak membangun dasar infrastruktur tersebut,” Jelas Agung Kurniawan yang juga pengurus dari Yayasan Seni Cemeti.

Di manca negara, kurator biasanya berlatar belakang pendidikan art historian, kemudian mereka kerap memperoleh paket-paket pendidikan kuratorial termasuk manajemen kesenian, “Kalau di Indonesia, sebenarnya bisa juga membuat paket pendidikan dasar yanga dan pengetahuan lokalnya. Jadi sementara kurator independen tetap berjalan, perlu disiapkan pendidikan yang lebih terarah untuk membuahkan kurator Indonesia di masa depan. Sekarang ini kebanyakan curator kita berangkatnya dari penulis kritik seni atau pemilik galeri,” jelas Jim Supangkat. Dirinya sendiri secara informal mencoba mengkaderisasi beberapa teman yang tertarik pada bidang ini. Merkea bertukar informasi dan kadang diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pameran, jadi memang belajar langsung dari lapangan atau learning by doing.

Sakral … !
Dalam lingkup kehidupan sosial komunitas seni rupa Indonesia, posisi kurator kadang dianggap sangat tinggi serta memiliki kekuasaan sangat besar. Menurut perupa Agung Kurniawan, pandangan terhadap kurator di Indonesia jadi salah kaprah, karena sebenarnya posisi mereka sama dengan seniman. Kesalahan persepsi ini mungkin disebabkan oleh jaringan atau akses yang dimiliki kurator untuk menuju dunia internasional. Selain itu jumlah kurator yang sedikit tidak mampu mengakomodasi sekian banyak seniman di Indonesia.

Perannya sebagai penyeleksi karya seringkali mengakibatkan adanya karya seniman yang tidak terpilih serta me-munculkan kecemburuan sosial. Juga yang kadang menjadi aneh ialah kebiasaan kurator sebagai pelahap berbagai macam buku telah membangkitkan citra pikirnya sangat tinggi dan rumit, sehingga hanya dimengerti oleh kalangan yang sangat terbatas.

Pandangan-pandangan semacam ini telah menjadikan kurator di Indonesia berada dalam tataran kalangan elit yang mengendalikan wacana seni rupa. Jim Supangkat sendiri menolak pandangan tersebut, bahkan menurutnya siapapun berhak menjadi kurator. Sujud, mahasiswa seni keramik di ISI juga mengamati adanya proses sakralisasi kurator oleh mahasiswa. Untuk mematahkan anggapan itu, ia berharap setiap kelompok kesenian atau galeri emmpunyai kuratornya sendiri, sehinga ragam kesenian di Indonesia terekam dalam sejarah.

Selain itu, Amir Sidharta, kurator dari Museum Pelita Harapan, mengatakan perlu adanya kritikus seni yang mengkritisi pameran-pameran yang dibuat oleh seorangg kurator. Mungkin Amir Sidharta benar, bahwa kesakralan kurator bisa terjadi karena tidak ada penyeimbangnya, karena sebagian penulis seni rupa di Indonesia pun bisa berganti peran sebagai kurator. Kalau tidak mau disebut kegagalan, nampaknya terbentuknya insfrastruktur di dunia kesenian masih tetap dalam proses penggodokan di wilayah informal. Lompatan-lompatannya bisa saja dimaklumi, selama tidak asal jadi. Bukankah kita tidak menginginkan hadirnya kurator instan tanpa memiliki tanggung jawab terhadap prosfesinya?

Jalan-jalan ke Jepang
Pada bulan November 1998, sejumlah kurator dan pengurus lembaga kesenian di Indonesia diundang oleh Japan Foundation untuk melihat kerja kuratorial di museum dan galeri di Jepang. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi negara Indonesia, tapi juga Thailand dan India. Dari Indonesia, salah satu yang terpilih untuk mengikuti program ini adalah Nindityo Adi Purnomo dari Rumah Seni Cemeti. Selain dirinya, saat itu yang juga berangkat adalah Rifki dari galeri Padi, M. Dwi Marianto dari ISI, Wati dari Galeri Nasional, Setiawan Sabana dari ITB. Ningsih dari Museum Pelita Harapan, I Wayan Sika dari Galeri Sike, dan Asikin Hasan dari Galeri Lontar.

“Selama sepuluh hari kami dajak keliling beberapa kota di Jepang seperti Tokyo, Fukuoka, Hiroshima. Mereka mengajak kami ke beragam tempat kesenian, termasuk galeri-galeri alternatif yang hanya berukuran kecil. Galeri alternative biasanya didirikan oleh seniman-seniman yang menolak kemapanan museum, dan mereka punya komunitas sendiri,” ungkap Nindityo Adi Purnomo.

Kebanyakan museum dan galeri di Jepang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama media massa. Mereka mempunyai institusi tersendiri, di luar museum, yang akan mengatur program pameran dan menentukan kurator di suatu museum. Sementara untuk menjadi kurator di Jepang tidaklah mudah, karena ada jenjang karir panjang yang harus dilewati seseorang. Setelah selesai pendidikan sejarah seni rupa di universitas, mereka yang hendak bekerja di museum atau galeri harus magang lebih dahulu, selanjutnya meningkat menjadi pekerja museum, asisten, hingga menjadi kurator. “Wah, itu seperti pengkat tentara saja. Jepang kan memang terkenal dengan hirarkis yang ketat,seperti halnya RT/RW di Indonesia kan peninggalan Jepang. Setiap kali tiba di museum, maka kita selalu disambut di sebuah meja oval. Di hadapan kita berdiri direktur utama memberikan sambutan singkat, selanjutnya diserahkan ke kurator. Gila…itu sama di setiap museum,” ujar Nindityo.

Untuk Nindityosendiri, kesan yang paling kuat dari perjalanan ini adalah kecanggihan teknologi yang dimiliki Jepang dan infrastruktur seni yang sedemikian mapannya. “Ada sebuah museum bernama NTT milik perusahaan telekomunikasi. Di sana kita disajikan berbagai efek-efek teknologi virtual. Namun, sekali lagi, untuk saya itu hanya masalah teknis, bukankah yang penting dalam karya seni adalah visual dan maknanya,” lanjutnya.

Nindityo sendiri menganggap bahwa segala pengetahuan yang diperolehnya di Jepang belum tentu bisa diharapakan di Indonesia. “Saya pikir, biar saja kesenian kita bergerilya atau berproses sesuai keadaan sendiri, yah seperti sekarang inilah. Kalau sudah rapih, malah nggak menantang kan?.” Ungkapnya.

Lalu apa kepentingan Japan Foundation dengan program perjalanan ini? Menurut Nindityo, Jepang memang puya obsesi untuk menjadi gerbang dan pusat kesenian Asia, tentunya untuk menan-dingi Eropa dan Amerika. Setelah kepulangannya, ia sendiri tidak diwajibkan untuk memberikan laporan, hanya cukup mengisi sejumlah pertanyaan menyangkut kesan-kesan dirinya terhadap perjalanan tersebut.

Leave a Reply

Close Menu