celah baru pelanggaran hak merek factory outlet

celah baru pelanggaran hak merek factory outlet

2000_Desember_Edisi 119_gaya:
celah baru pelanggaran hak merek factory outlet
Joni Faizal

Belakangan ini masyarakat dilanda demam belanja pakaian branded atau dikenal dengan nama factory outlet. Tempat penjualan factory outlet yang pada awalnya muncul di beberapa tempat di bandung, kini menjamur pula di Ibukota. Suatu pemandangan yang biasa apabila seorang ibu rumah tangga yang berkantong pas-pasan mengenakan pakaian bermerek yang dulu hanya dikenakan para selebritis atau eksekutif. Menjamurnya factory outlet memang telah menghancurkan ekslusivisme dalam dunia fesyen yang notabene mempertajam kesenjangan sosial. Namun disisi lain, factory outlet menyisakan pertanyaan seputar hukum merk dagang dan penjiplakan.

Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, benarkah pakaian-pakaian bermerek itu merupakan pakaian orisinil yang disebutkan sebagai sisa ekspor? Atau sampi di mana pakaian dapat disebut pikiran atau reject yang kemudian dijual oleh pabrik? Pertanyaan ini penting mengingat begitu banyak pakaian yang dijual factory outlet mengklaim sebagai pakaian sisa ekspor atau reject, namun yang dipasarkan justru pakaian dengan merek palsu alias jiplakan.
“Kalau bicara produk, pengertian reject tiap-tiap pabrik itu sendiri berbeda,” kata Reza karyawan di Sucofindo, Bandung, yang tidak ingin disebutkan nama aslinya. Menurut Reza, standar pabrik untuk pasar Asia, Eropa, maupun Amerika itu memiliki standar sendiri-sendiri. Nah, yang sering disebutkan sebagai sisa ekspor itu, kata Reza adalah pakaian yang dianggap tidak layak oleh quality control-nya. Pakaian yang tidak memenuhi standar ini dianggap reject tanpa dibetulkn lagi karena akan menghabiskan waktu. Kelompok inilah yang dimasukkan dalam daftar pakaian sisa. “Biasanya diperjualbelikan untuk karyawan sendiri”, kata Reza.

Sementara menurut Erwin Parengkuan, Manager marketing Klub Duasatu mengatakan, “Pakaian sisa ekspor itu merupakan barang ekstra. Pabrik yang diberi brand dari Amerika misalnya, memesan pakaian di Bandung untuk 1000 potong. Tapi pabrik malah mencetaknya 1500 potong yang sisanya kelak dijual untuk dalam negeri.”
Keterangan Reza dan Erwin ada benarnya. Namun tetap tidak dapat disangkal ada pabrik-pabrik tertentu yang bermain dengan logo-logo dan merek terkenal yang kemudian dimanipulasi sebagai barang aslinya. Merek Esprit misalnya, begitu banyak berada di pasar factory outlet dan nampak sebagai barang aslinya. Namun bagi mereka yang biasa berbelanja dengan jeli, akan ketahuan bahwa merek tersebut palsu. Herannya lagi, banyak merek-merek terkenal yang dijual mencamtumkan made in Amerika di pakaiannya, padahal kalau benar itu keluaran Indonesia seharusnya ditulis made in Indonesia.

Selain terbukanya peluang terhadap merek palsu, keberadaan factory outlet juga memberikan dampak persaingan yang tidak sehat di antara pemegang merek. Kasus semacam ini bukan tidak sering terjadi. Seperti diceritakan Erwin Parengkuan, yang memasarkan produk-produk pakaian terkenal semacam Donna Karan, Georgio Armani, MaxMara dan lain-lain.

“Pernah suatu kali prinsipal kami datang dan melihat banyak sekali Jeans Armani yang dipalsukan. Akhirnya kami mencari bagaimana menyelesaikan masalah ini. Namun kami tidak berhasil karena orang-orang yang sudah memiliki lisensi tersebut sudah mendaftarkan ke Hak Cipta di Indonesia,” papar Erwin yang juga penyiar radio swasta di Jakarta.

Menyinggung soal persaingan, Erwin malah merasa tidak merasa disaingi oleh banyaknya factory outlet. “Kita merasa tidak tersaingi. Soalnya, pelanggan kami berbeda dengan pelangga factory outlet. Pelanggan kami mencari pakaian made in Amerika atau Italia. Sedangkan di factory outlet kebanyakan made in Indonesia,” kata Erwin. “Selain itu outlet kami kan berbeda, baik dari segi pelayanannya, kenyamanan hingga purnajual.”
Kembali soal merek-merek palsu, pelanggaran semacam ini hampir dianggap kasus biasa di Indonesia. Bukankah Indonesia dan beberapa negara lain seperti Israel, Malaysia, Cina dan lain-lain, masih menjadi yang paling diawasi dalam soal pelanggaran Hak Cipta?

Meskipun tidak sedikit factory outlet yang benar-benar menjual pakaian sisa ekpor di masyarakat, belakangan muncul pula pabrik-pabrik yang menjual merek produk palsu dengan memakai merek-merek terkenal.
“Kami menghentikan investasi ke sebuah perusahaan garmen di Bandung karena kami tahu pakaian yang ia buat merupakan ilegal,” kata Wati yang bekerja di sebuah perusahaan investor. Dari penyelidikannya, Dia mengaku bahwa pabrik yang membuat merek pakaian tanpa ijin itu sengaja membuat pakaian dari bahan persis merek aslinya. Tapi kalau dilihat, ada beberapa bagian yang tidak dapat ditiru dari merek aslinya. “Jangan ditanya soal pembuatan logo atau merek palsu, Bandung adalah tempatnya,” tandas Dian

Sulit memang membedakan mana pakaian yang asli mana yang palsu. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, tidak jarang factory outlet yang benar-benar menjaga merek perusahaannya menggunting logo maupun mereknya agar pembeli tidak komplain. Dan menurut Reza, selintas tidak ada bedanya, “Kalau diteliti akan ketahuan Ada jahitan yang tidak rapi”.

Kalau sikap factory outlet menggunting atau menandai logo dan mereknya mungkin adalah sikap yang benar, sebaiknya pelanggaran secara terang-terangan terhadap merek tertentu yang diklaim sebagai sisa ekspor perlu segera ditindak. Kalau tidak, selain akan menimbulkan sikap apatis Investor masuk ke Indonesia, juga akan memunculkan kondisi usaha yang tidak sehat. Dan lebih parah lagi, hukum tidak akan tegak. “Kepastian hukum akan mandul,” tandas Robaga, konsultan hukum dari R.G.S dan Mitra yang pernah menangani kasus pemalsuan merek-merek ini.

Leave a Reply

Close Menu