dan segalanya menjadi

2001_Juni_Edisi 125_Bahas:
dan segalanya menjadi
Ade Tanesia

Bisa jadi, orang lain enggan berpakaian ala militer semenjak tentara di Indonesia diidentikan dengan berbagai kekerasan terdahap sipil. Memang demam baju loreng dan sepatu boot mulai menurun, tapi ada kecenderungan baru sebagai penggantinya. T-shirt bertuliskan FBI,CIA,NYPD, yang terpampang besar di punggung atau dada, marak dipakai. Nampaknya, sebagian masyarakat masih senang pada atribut berbau “kesatuan”, apalagi kesatuan yang dapat mencitrakan sebuah kekuasaan atas hidup orang banyak. Dalam balutan seragam, kekuatan untuk menghadapi perbedaan serasa berkali lebih dahsyat. Mungkin, dengan alasan seperti itulah, seragam masih menjadi ide yang menguasai banyak sendi kehidupan di masyarakat yang majemuk ini…didasari atau tidak, dipaksa atau suka rela.

Dari Dharma wanita hingga satgas parpol…
Seorang penulis bernama James Laver mengungkapkan bahawa seragam adalah penemuan terbesar manusia di abad ke-17. Pasalnya kostum yang distandarkan ini dapat membedakan identitas sebuah komunitas dari yang lainnya, dan karenanya dapat memupuk rasa bangga, kebersamaan dan kedisiplinan. Awalnya, kesadaran akan pentingnya seragam berasal dari kalangan militer yang fungsinya untuk membedakan kawan dengan lawan. Dan masyarakat sipil pun mengadopsinya untuk memperkuat indentitas kelompok sosialnya.

Namun, apa yang terjadi ketika fungsi pada militer diterapkan dalam kehidupan masyarakat sipil yang beragam? Yang terjadi adalah sebuah pemaksaan untuk hanya mengakui satu identitas yang diinginkan; satu kebersamaan, satu kedisiplinan, dan satu komando.

Bayangkan, logika penyeragaman semacam inilah yang kita alami selama ini. Menyetir konsep hegemoni dari Antonio Gramsci, gaya semacam ini merupakan dominasi yang dilakukan baik oleh negara atau sipil yang mempunyai kekuasaan untuk menguasai kelompok-kelompok sosial lainnya hingga ke tingkat pemikiran dan kebudayaan. Maka tanpa harus dipaksa, masyarkat sudah menerima kekuasaan itu secara otomatis dan melakukan sensor dalam dirinya sendiri. Dan dalam konteks inilah, seragam tak sekedar menyatakan identitas, tapi menjadi sarana represi di setiap lini kehidupan.
Mungkin kita masih ingat Ibunda yang selalu siap dengan seragam dharma wanitanya yang berwarna merah jambu atau batik. Bukan sekedar atribut identitas, seragam itu juga menyimbolkan bagaimana para isteri diharuskan berperan sebagai seorang yang mengontrol seluruh keluarganya untuk patuh pada negara. Tak heran jika seorang teman dipaksa ibunya untuk memilih Golkar pada pemilu atau dilarang ikut demonstrasi. Dalam kehidupan mahasiswa pun seragam militer dalam rupa organisasi Resimen Mahasiswa diberlakukan. Tak perlu adanya polisi, cukup dengan Menwa, maka mahasiswa seakan dikontrol oleh mahasiswa sendiri.

Di bidang kebudayaan, dicanangkan konsep kebudayaan nasional yang prakteknya telah menghilangkan kekuatan budaya daerah, seperti yang terjadi pada Orang Dayak, kostum Tumenggung sebagai kepala adat telah diganti dengan batik korpri, karena dia memainkan dua peran, sebagai kepala adat dan kepala desa yang adalah perpanjangan tangan pemerintah. Sementara itu, untuk menunjukkan identitas nasional wanita Indonesia, dipilihlah kebaya Jawa sebagai simbolnya. Padahal ada banyak ragam pakaian tradisional wanita di Indonesia. Di bidang politik, sejak pemilu tahun 1982, satuan tugas (satgas) partai politik tak ketinggalan ikut-ikut mengenakan seragam loreng berwarna-warni.
Kini ketika keberagaman tengah dirayakan, telah ada upaya dari masyarakat untuk membongkar simbol-simbol seragam yang dirasa bernuansa represi. Partai PDI Perjuangan telah merubah seragam lorengnya denga pakaian hitam-hitam. Beberapa anggota DPR asal Bali ada yang tidak lagi mengenakan peci yang selama ini menjadi penutup kepala nasional, tetapi menggantinya dengan udeng, tutup kepala khas Bali. Juga yang menarik di daerah Ponorogo Jawa Timur, para pegawai negeri pria mencanangkan agar satu hari kerjanya dengan mengenakan pakaian warok sebagai lambang khas daerah Ponorogo. Satu demi satu simbol-simbol penyeragaman diri mulai dilepas. Identitas yang pernah dirampas, direbut kembali oleh pemiliknya. Tapi bukan untuk berubah menjadi fanatisme sempit, melainkan memampukan kita untuk menghargai dan menerima perbedaan.

Do It Yourself

2001_Juni_Edisi 125_Gaya:
Do It Yourself
Ade Tanesia

“Smart, Affordable Solutions to make life easier”. Dengan motto inilah, sejak tahun 1943, Ingvar Komprad dari Swedia melansir IKEA yang banyak menerapkan konsep pada mebel dan beragam dekorasi rumah yang diproduksinya. Rancangan dengan teknologi “bongkar-pasang” ini telah memberikan banyak kemudahan sekaligus merangsang kreativitas para pemakainya.

Rumit di awal, mudah di akhir
Produk IKEA, yang kini sedang digemari di Indonesia, tentunya bukan diciptakan untuk sekedar memenuhi trend sesaat. Para perancang di belakang setiap produk berpikir keras untuk melahirkan produk yang dapat memenuhi tuntutan efisiensi yang semakin tinggi. Dan mereka berhasil, menurut Putra, desainer produk dari DEDATO, IKEA sangat pas untuk masyarakat urban yang memerlukan kebutuhan rumah yang sederhana dan “compact”. Bahkan produknya yang dijual dalam keadaan “break down” telah memungkinkan konsumen dapat langsung membawanya hanya dengan kemasan kardus yang pas di bagasi mobil.

Konsep Do-It-Yourself banyak juga dipakai para perancang mainan anak. Mulai dari Lego yang begitu mendunia, sampai produk Aruna Arutala yang dibuat warga desa Kandangan, Temanggung, menerapkan model bongkar-pasang agar anak dapat mengembangkan imajinasinya. Tidak mengherankan bila Lego menyebut produknya “mainan untuk dibangun dan berpikir”.
Proses kerja di balik konsep “kerjakanlah sendiri”, yang ditawarkan oleh IKEA, LEGO dan Aruna Arutala, sangat menarik untuk disimak. Para perancang tidak cukup hanya mencorat-coret kertas, tapi harus mengetahui betul bagaimana produk dibuat, diurai, dan dipasang kembali. Mereka sepenuhnya sadar, bahwa produk mereka harus dapat dibongkar-pasang oleh anak kecil sekalipun. Karena itu, produk tidak saja harus mampu memudahkan, tapi juga mampu merangsang kemandirian. Intinya ada banyak kerja keras harus dilakukan pada saat produk diciptakan untuk menciptakan kemudahan pada saat memakainya.

Di Indonesia, menurut Putra, konsep Do-It-Yourself justru lebih banyak ditemui pada masyarakat pedesaan, bukan daerah perkotaan. Dari persoalan perkakas saja, mereka membuat sendiri dengan logika yang terstruktur, kreatif dan efisien. Sebagaimana contoh adalah rumah-rumah panggung di Sulawesi yang bisa dibongkar-pasang dan dipindahkan ke lahan lain. Demikian pula dengan rumah joglo Jawa yang bisa diangkut ke sana ke mari.

Walau tradisi sudah memberikan pelajarannya, dalam kehidupan sehari-hari nampaknya kita lebih sering menghadapi produk yang dihasilkan tanpa pemikiran mendalam. Akibatnya, bukan kemudahan apalagi kemandirian yang dihasilkan, tapi malah keruwetan. Lihat saja cara kerja para wakil rakyat. Bukan satu dua kali mereka menghasilkan produk tanpa pikir panjang, yang akhirnya malah membuat hidup rakyat makin jauh dari kata mudah dan mandiri. Mumpung konsep do-it-youtself, lewat produk Ikea, sedang digemari sekarang adalah waktu yang tepat untuk memasyarakatkan semangatnya. Tak ada salahnya melewati kerja keras dan pemikiran rumit saat mencipta (apa saja), yang penting pada akhirya dapat menghasilkan produk yang memudahkan dan memandirikan masyarakat. Coba dan buktikan!

menyelamatkan hutan, meringankan hutang

2001_Juli_Edisi 126_Bahas:
menyelamatkan hutan, meringankan hutang
Ade Tanesia/Rohman Yuliawan

143 milyar USD, dengan nilai tukar rupiah Rp. 9.500,- per dollar, maka menjadi Rp. 1,3 kuadriliun. Inilah angka fantastis untuk hutang luar negeri Indonesia sampai dengan bulan Desember 2000. Entah generasi ke berapa yang bisa melunasi hutang Indonesia. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meringankan hutang kita. Salah satu celah yang perlu dilirik adalah konsep debt-for nature swap, yaitu keringanan hutang dengan kompensasi si negara penghutang harus melakukan program konvensasi. Mungkinkah konsep ini diterapkan di Indonesia?

Luas hutan di Indonesia sebesar 148,2 juta hektar, tercatat nomor tiga terbesar di Negara tropis sesudah Brazil dan Zaire. Ironisnya, per tahunnya hutan kita mengalami degradasi kurang lebih sebanyak 1.7 juta hektar akibat kebakaran hutan dan eksploitasi penebangan kayu. Dengan tingkat kerusakan yang sangat parah ini, maka sekitar tahun 2020 Indonesia akan kehabisan hutannya termasuk jutaan spesies satwa dan tanaman di dalamnya.

Eksploitasi hutan ini tak bisa dilepaskan juga dengan kondisi pembayaran hutang luar negeri Indonesia. Hutan dikeruk untuk devisa negara yang dialihkan untuk memabayar hutang. Sebenarnya mengingat hutan di Indonesia juga penting sebagai paru-paru dunia, Indonesia bisa mengajukan program debt-for nature swap, inti dari DNS adalah pembatalan atau keringanan hutang luar negeri dengan kompensasi si negara penghutang (debitur) harus memobilisasi sumber keuangan domestikuntuk kegiatan konservasi, misalnya pemeliharaan hutan.

Misalnya negara Indonesia sebagai debitur punya hutang sebanyak 2 juta USD, kemudian ada lembaga, biasanya organisasi lingkungan, yang membeli paket hutang tersebut dari debitur sebesar 1 juta USD. Hutangnya dibayarkan lunas 2 juta USD digunakan untuk konservasi, biasanya melalui LSM, dan dengan pengawasan pemakaiannya. Dengan demikian ada dua masalah terpecahkan, hutang laur negeri dapat dikurangi dan sumber daya dapat diselamatkan.
Silver Hutabarat staf Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan pesimis terhadap program ini, menurutnya di Indonesia DNS mungkin bukan solusi pada krisis ekonomi karena hutang Indonesia sendiri sudah terlalu besar. Namun untuk konservasi memang akan sangat berarti sekali. “Kabar terakhir menyebutkan bahwa pemerintah Amerika tidak memberikan sistem DNS ke Indonesia karena dipandang tidak layak menerimanya. Ada beberapa alasan, antara lain harus melaksanakan demokrasi dengan benar, tidak melanggar HAM, memerangi narkoba serta reformasi investasi secara menyeluruh”, ungkap Silver Hutabarat.

Lain lagi pendapat San Afri Awang dari Fakultas Kehutanan UGM, “Pemerintah kita tidak percaya diri untuk menjalankan mekanisme ini, karena berarti Indonesia terikat pada komitmen untuk menjaga dan mengelola hutannya dengan baik, padahal kemampuan untuk menjalankan komitmen tersebut yang tidak dimiliki pemerintah. Mungkin masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk dapat melaksanakan Debt-For Nature Swap, namun ada baiknya bila program ini dipertimbangkan sebagai jalan keluar dari jeratan hutang dan dari ancaman kerusakan hutan yang lebih parah.

Fakta berbicara:
•Thomas Lovejoy dari WWF menulis sebuah artikel di harian New York Times pada tahun 1984 yang kelak tulisan tersebut menjadi katalis konsep debt-for-nature-swap.
•Pada tahun 1987 LSM Conservation International menandatangani persetujuan pengolahan hutang (debt swap) untuk pertama kalinya dengan Negara Bolivia. Sebagian hutang luar negeri Bolivia sebesar 650 ribu USD dibeli dan ditukar dengan pengembangan regional berupa pembebasan 37 ribu hektar tanah hutan basah tropis.
•Selain Bolivia negara yang pernah menerima program DNS adalah Costa Rica, Equador dan Filipina.
•Hutan mengolah kembali karbon dioksida yang dihasilkan instrument insdustri di banyak negara menjadi oksigen yang dapat menambal lubang ozon itu. Jadi fungsi hutan sangatlah besar untuk mempertahankan kualitas lingkungan bumi.

mencipta kembali puisi secara lisan

2001_Juli_Edisi 126_Bahas:
mencipta kembali puisi secara lisan
Lisabona Rahman/Alex Supartono

Masih ingat pelajaran Bahasa Indonesia SD? Salah satu tugasnya adalah ke depan kelas, mendeklamasikan puisi Chairil Anwar, Diponegoro, yang ada dalam buku pelajaran terbitan Balai Pustaka. Pastilah sangat sedikit dari kita yang mempunyai pengalaman indah dengan tugas itu karena dilihat sebagai soal hafalan saja. Pernah terbayang ada orang yang berpreofesi sebagai deklamator/deklamatris?

Peminat sastra Indonesia yang sempat mengalami kejayaaan deklamasi tahun 60-an menyebut paling tidak satu nama dengan mata berbinar: Rondang Erlina Marpaung. Sejak 1956 suaranya ditunggu dalam acara Tunas Mekar di RRI tiap Minggu petang, dan dijadikan acuan bagaimana membawakan puisi untuk publik, bukan sekedar membacakan.

Rondang Erlina Marpaung lahir di Pare-pare,Sulawesi Selatan, Desember 1939. Popularitasnya sebagai deklamatris sering membuat orang lupa bahwa dia juga jurnalis Berita Minggu, salah satu Koran terpoluler tahun 1960-an.

Tulisannya bicara soal peremuan, masalah remaja, latihan militer dan masalah sosial lain di zamannya. Bahkan karya puisinya justru lebih dulu dibacakan dalam acara Tunas Mekar, sebelum dia tenar sebagai deklamatris. Dunia tulis menulis ini pulalah yang membuat Rondang menjadi wakil PWI dalam delegasi Indonesia untuk perayaan 1 Oktober 1965 di Cina dan peristiwa ’65 di tanah air mambuatnya berhenti menulis, tahun 1988 dia mendapat hadiah untuk tulisannya Beijing Tersenyum, yang dimuat dalam kumpulan Waiguo Ren Kan Beijing (Beijing di Mata Orang Asing). Sempat pula dia bersama suaminya sejarahwan sastra Z. Afifi pindah ke Vietnam, sebelum menetap di Swedia sampai sekarang.

Hampir 40 tahun lalu, di studio 5 RRI Jakarta, Rondang duduk menunggu giliran maju ke mikrofon. Setelah pengenalan singkat tentang puisi yang akan dibacakan, deklamatris berdiri membaca pelan-pelan. Siaran ini dipimpin oleh Abdu Muthalib, deklamator yang juga adalah pegawai RRI, yang membantu mengarahkan para deklamatris/tor muda. “Ketika siaran kak Lib berdiri di samping kita seperti seorang drigen. Tanganya naik turun, kadang-kadang melambai bergelombang, kadang wajahnya meringis, gembira, senyum,” tutur Rondang.

Selain pembacaan puisi, acara ini juga diisi oleh pembahasan lebih luas tentang sastra, degnan sumber seperti HB Jassin, Pramoedya Ananta Toer dan Boejoeng Saleh Poeradisastra. Sejak saat itu nama Rondang menasional, suaranya yang dalam dan mantap membuatnya menjadi deklamatris yang tak tersaingi. Mereka yang pernah mendengar suaranya, sampai sekarang setelah lebih dari 30 tahun, masih mengingatnya dengan senyum, Rondang, sang deklamatris.
deklamasi BUKAN membacakan puisi

Mengapa Rondang bisa sebegitu terkenal saat itu, mengapa suaranya bisa menancap abadi dalam ingatan orang yang pernah mendengarnya? Rondang mengerti bahwa deklamasi bukan hanya membaca dengan penuh perasaan (declaim). Ia selalu menciptakan kembali puisi itu dalam bentuk lisan. Menyampaikan pesan, misi dan degup jantung si penyair kepada pendengarnya. Peranan seorang deklamatris/tor adalah peranan perasaan dan pengertian tentang isi puisi yang akan dibawakannya. Rondang pasti akan menyimak dan menelaah puisi yang akan dibacakannya dengan hati-hati. Riset singkat tentang latar belakang kehidupan si penyair lewat Koran atau buku sastra adalah tahap yang tak mungkin dilewati. Melalui penelitian singkat itulah konsep pemikirannya tentang puisi itu lahir.

Unsur terpenting lain yang melejitkan orang seperti Rondang ini adalah, puisi itu sendiri. Puisi pada masa itu “mudah” dideklamasikan karena sangat komunikatif. Karena sang penyair selalu memikirkan bagaimana kalau puisi itu dibacakan oleh dan untuk orang lain. Publik menjadi pertimbangan penting. Coba saja kita bandingkan puisi Agam Wispi, Matinya Seorang Petani (1955) dan Chairil Anwar, Kerawang-Bekasi (1949) dengan puisi Afrizal Malna Kucing Berwarna Biru (1997) atau pusisi Sitok Srengenge Generasi Hutan Ranjang (1990). Zaman memang berubah, gaya bisa berkembang dan bentuk puisi bisa bermutasi menjadi apapun, tapi pubik adalah tetap. Puisi yang bentuknya saja sudah sulit inilah yang menjadi salah satu sebab tidak lahirnya Rondang-Rondang baru. Satu dari segelintir puisi di tahun 1990-an yang ditulis untuk dikomunikasikan (melalui bunyi)adalah karya Saut Sitompul Kau Tak Sendiri (1995) yang ia tulis buat M. Fadjroel Rahman.

Fungsi puisi sebagai media komunikasi (dua arah)berubah menjadi media ekspresi individual (searah). Emosi dan pengalaman individu yan dituangkan ke dalam puisi makin sulit untuk dimengerti orang lain, jangan lagi untuk memberi inspirasi dan membangkitkan semangat. Puisi saat ini leboh berfungsi sebagai media keluh kesah seorang penyair yang semakin lama semakin kehilangan nilai komunikasinya. Hal yang tentu menciutkan kemungkinan puisi-puisi ini dideklamasikan.

Sekarang sulit rasanya membayangkan mengapa begitu banyak orang mengagumi Rondang karena kemampuan deklamasinya. Apalagi kalau melihat acara deklamasi di televisi yang selalu menimbulkan rasa iba. Perkembangan deklamasi berkait berkelindan dengan perkembangan puisi yang juga makin lama makin membuat kita rajin menggerutu. Atau mugkin juga kita selama ini menoleh kearah yang salah, sementara puisi-puisi yang mengajak kita berkomunikasi dengan kita terlantar di buku-buku tulis kawan-kawan kita sendiri. Nah, mulailah mencari dan berdeklamasi.

Catatan…
•Perkembangan deklamasi setelah tahun 1964 surut jauh ke belakang. Martin Aleida, juara deklamator Sumatera Utara di tahun 1962 merasa jengah melihat lomba deklamasi yang diadakan setelah tahun 1965. Menurutnya deklamasi saat ini seperti pekerjaan anak-anak: cengeng dan berlebihan. Padahal tahun 1965 dekalmasi berfungsi sebagai pemulih semangat, bukan untuk meratap bersama.
•Peran Soekarno tak bisa dilepaskan dari perkembangan deklamasi. Ia memberi kesempatan yang begitu luas bagi remaja dan anak muda untuk mengembangkan diri, salah satunya melalui deklamasi di acara-acara yang ia hadiri.
•Media elektronik seperti televisi dan radio pernah menyiarkan acara deklamasi secara rutin. Peran radio dalam menyebarluaskan deklamasi lebih menonjol karena radio adalah media massa yang paling luas distribusinya di tahun 1960-an.
•Sastrawan dan lembaga-lembaga kebudayaan berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan media massa. Lembaga-lembaga kebudayaan berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan media massa. Lembaga-lembaga kebudayaan seperti LEKRA, LESBUMI dan LKN saling mendorong anak-anak muda untuk kreatif salah satunya dengan menyediakan berbagai kesempatan berdeklamasi.

deklamasi

2001_Juli_Edisi 126_Bahas:
deklamasi
Ade Tanesia/Rohman Yuiawan

Pada bulan April lalu, Biro Sastra Dewan Kesenian Surabaya (DKS) menggelar lomba deklamasi yang membawakan karya-karya puisi Chairil Anwar. Berbagai aksi deklamasi ditampilkan, ada yang tampil dengan marah-marah, menggebrak, menghentak, jaket dilepas, dan diputar di atas kepala. Ada pula wanita yang tampil mirip “mak lampir” yang naik panggung dengan membawa tungku kepulan asap. Menurut Farid Syamian, pengelola Galeri Surabaya, ada 126 peserta dari berbagai kota di Jawa Timur seperti Gresik, Mojokerto, Malang. Walaupun lomba deklamasi DKS telah berhenti sejak tahun 1985, ternyata animo masyarakat Jawa Timur terhadap jenis kesenian ini masih ada.
Berbeda dengan membaca puisi (poetry reading), seni deklamasi harus menghafal teks sajak dan ditampilkan secara ekspresif. Seseoranga yang berdeklamasi harus menghayati betul isi sajak/puisi yang dibawakannya dan juga penguasaan teknik olah vokal.

Sastrawan Baakdi Soemanto memperkirakan deklamasi mulai marak di Indonesia sebagai seni yang mandiri (bukan bagian dari seni drama maupun seni pertunjukan lain) pada akhir tahun 50-an, setelah Rendra memamerkan kebolehannya berdeklamasi. Meskipun waktu-waktu sebelumnya deklamasi juga sudah dikenal masyarakat dan sering dibawakan pada acara-acara tertentu, namun pesona deklamasi saat itu belumlah sekuat ketika Rendra mulai mengusungnya ke hadapan khalayak. Di tahun 1940-an, deklamasi sering dilakukan dengan iringan musik, misalnya Asrul Sani jadi pemain bola, Amir Pasaribu main piano dan HB Jassin berdeklamasi. Lalu Rendra mulai merubahnya deklamasi tanpa iringan musik, karena sangat yakin bahwa syairnya bisa mempunyai ritme dan melodi tersendiri. Selain Rendra muncul beberapa deklamator kuat lain semisal Rondang Erlina Marpaung, Muchtar Hadi, Amaroso Katamsi, Abdul Nur Adnan, Sapardi Djoko Damono di Yogyakarta dan Sukarno M Noer, Misbach Yusa Biran, Lies Noer di Jakarta.

Seni deklamasi mulai surut popularitasnya di awal tahun 70-an ketika Rendra, sekembalinya dari Amerika, mulai memperkenalkan “poetry reading” (pembacaan puisi), ketika sajak atau puisi tak lagi dibawakan secara hafalan namun dengan membaca teks. Gaya pembacaan baru ini dengan cepat menjadi populer serta menenggelamkan seni deklamasi. “Rendra memang edan, segala-galanya dia,” komentar Bakdi mengenai kepeloporan si Burung Merak dalam jagat sastra Indonesia waktu itu.

Penyair Sri Wintolo Achmad mengungkapkan bahwa pada tahun 1980-an deklamasi masih sering ditemuinya. Menurutnya hal ini berkaitan dengan cara penciptaan puisi. Saat itu proses penciptaan penyair lebih matang di kepalanya, dan kalau olahannya sudah dirasakan cukup baru dituangkan dalam tulisan. Otomatis penyair di masa itu bisa membaca puisinya tanpa teks. Sementara penyair saat ini, proses penciptaannya langsung dituangkan dalam tulisan, apalagi sudah ada komputer yang bisa merubah kata-kata secara cepat. Walhasil, banyak penyair yang kurang begitu hafal puisinya sendiri. “Sekarang yang lebih banyak adalah baca puisi, musikalisasi puisi, deklamasi sudah surut dan sebenarnya perkembangannya ke bentuk monolog” ujar Sri Wintolo Achmad.

Namun di luar dunia sastra, deklamasi masih tetap hidup melalui sekolah-sekolah. Farid Syamlan menjelaskan bahwa masih banyak sekolah yang menjadikan deklamasi sebagai ekstrakurikulernya, biasanya bersatu dengan teater. Alasan ini pula yang menyebabkan Dewan Kesenian Surabaya masih mau menyelenggarakan lomba deklamasi. “Kita ingin ada acara membumi, maksudnya bisa diikuti oleh segala lapisan seperti pelajar. Dan salah satunya deklamasi ini,” ungkap Farid Syamlan. Menurut Bakdi Soemanto, di Amerika deklamasi masih diajarkan di sekolah, di mana setiap murid harus menghafal beberapa baris sajak untuk dibawakan di depan kelas keesokan harinya. Atau juga potongan-potongan naskah drama yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman murid pada karya-karya sastra yang dibawakannya.

Deklamasi mungkin tidak lagi Berjaya di dunia sastra dan teater dan hanya muncul di ajang lomba-lomba 17 Agustus-an. Namun genre seni ini nampaknya masih efektif untuk fungsi pendidikan, yaitu diberikan pengalaman bagi anak untuk tampil sekaligus melatih kepercayaan diriya.

YPKKI

2001_Juli_Edisi 126_Sekitar Kita:
YPKKI
Ade Tanesia

YPKKI,

Penyalur Aspirasi Konsumen Kesehatan
Kemana Anda harus melapor jika suatu kali hak-hak Anda sebagai konsumen kesehatan diabaikan? Atau Anda pernah bermasalah dengan dokter, bidan, obat atau pun layanan kesehatan lainnya-yang selama ini Anda percaya-telah nerugikan Anda?Ada baiknya Anda konsultasikan masalah Anda ke YPKKI atau Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Yayasan nirlaba yang didirikan sejak 18 Agustus 1999 ini secara sukarela akan membantu Anda.
Sejak didirikan, program utama yang menjadi prioritas YPKKI adalah mengangkat isu-siu kesehatan masyarakat, menyelesaikan masalah ketidak puasan pemakai jasa layanan kesehatan, penerbitan informasi kesehatan serata penelitian kesehatan masyarakat.

Menurut dr. Marius Wijajarta, S.E, hingga Maret 2001, YPKKI telah menangani sebanyak 145 kasus, antara lain, kasus mal praktek dokter, kasus pelayanan rumah sakit, obat kadaluarsa, terapi narkoba bermasalah, asuransi kesehatan, alat kesehatan, kosmetik bermasalah dan masih banyak kasus lainnya.

“Hingga kini hampir 90% kasus-kasus tersebut dimenangkan oleh pihak konsumen, 10% lainnya masih dalam tahap perundigan dengan pihak-pihak yang bermasalah,” papar Marius.

Dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan hak-hak serta kewajiban sebagai konsumen kesehatan, YPKKI bercita-cita ingin memberdayakan konsumen kesehatan sehingga mereka dapat memperoleh jasa layanan kesehatan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

YPKKI
kontak: S. Juliati, S.H/
dr. Marius Wijajarta, S.E
Jl. Senayan 39 Blok S,
Kebayoran Baru
p: (021) 7244808
f: (021) 7244808
e: ypkki@yahoo.com

Perdamaian di mulai dari Kampung

2001_Juli_Edisi 126_Sekitar Kita:
Perdamaian di mulai dari Kampung
Ade Tanesia

Selain keluarga, basis perumbuhan seseorang adalah kampung, lingkungan seosialnya yang paling awal. Kesadaran inilah yang paling awal. Kesadaran inilah yang menjdi dasar bagi Yayasan Anak Wayang untuk menyelenggarakan pertunjukan Kabaret (Persahabatan Anak Kampung) pada tanggal 21-22 Juli 2001 di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta.

Sangat beralasan jika Anak Wayang memilih kampung sebagai basis kegiatannya, karena karakter dasar dari kota Yogyakarta adalah kampung besar yang masih kuat dengan hubungan sosial khas kampung. “Kampung adalah tempat pertama seorang anak belajar interaksi sosial. Itulah alasannya kami ingin berkonsentrasi pada anak-anak di kampung perkotaan. Bagaimana pun mereka juga punya persoalan, misalnya terjadi penyempitan ruang bermain karena kepadatan kota. Sehingga mereka tetap perlu diberikan ajang kreasi”, ujar Sigit Gembong dari Yayasan Anak Wayang.

Yayasan Anak Wayang yang didirikan pada tahun 1998 ini memang berawal dari kampung Mergansari di pusat kota Yogyakarta. Di kediaman Ki Sukasman Wayang Ukur, Sigit Gembong sering memperhatikan anak-anak yang bermain di halaman. Lalu ia berniat untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka. Selanjutnya, terlihat bahwa anak-anak itu juga gemar menggambar, sehingga akhirya Sigit beserta Aji dari Institut Seni Indonesia menggagas sebuah festival kartu pos bertema “kartu pos perdamaian” yang melibatkan anak-anak dari 25 sekolah. Kemudian kartu pos dan poster perdaman itu dipamerkan di sekolah-sekolah. “Dari perjalanannya sendiri, akhirnya kami menemukan visi utama yaitu pendidikan dan budaya perdamaian yang ditanamkan sejak anak-anak”, tegas Sigit Gembong. Dalam waktu tiga tahun, cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Anak Wayang, seperti pentas teater, dan pem-buatan film “Jadi Satria” dengan durasi 35 menit yang pernah memenangkan juara II Festival Film Independen yang didirikan oleh Konfiden di Jakarta. Soal anak, kebanyakan lembaga lebih memperhatikan anak jalanan. Itu penting, tapi bukan berarti anak-anak di kampung tidak penting. Bukankah setiap anak bangsa ini adalah harta berharga yang perlu dibimbing untuk mengahargai perbedaan dan mencintai perdamaian? “Ini tugas kita bersama”, ujar Sigit menutup pembicaraan.

Yayasan Anak Wayang
Jl. Mergangsan Kidul MG III/1308
Yogyakarta. T: 0274-413827
Kontak: Sigit Gembong & Aji

Mengkaji Sumber Daya Laut Indonesia

2001_Juli_Edisi 126_Sekitar Kita:
Mengkaji Sumber Daya Laut Indonesia
Rohman Yuliawan

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumberdaya kelautn yang sangat besar, hanya saja sampai saat ini belum diolah secara baik dan bijak. Negara kita terdiri dari 17.508 pulau dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km2 dan terletak di wilayah Indopasifik yang merupakan pusat keanekaragaman hayati lautan. Bermacam-ragamnya budaya masyarakat pantai serta lalu lintas perairan internasional yang melintasi Indonesia menjadi potenisi non-hayati yang melengkapi kekayaan laut negara kita.

Namun patut disayangkan pengelolaan sumberdaya bahari yang demikian besar tersebut masih belum optimal. Yang terjadi adalah perusakan, overeksploitasi, sumberdaya yang belum termanfaatkan dan upaya pelestarian yang tidak terintegrasi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya bahari Indonesia. Pencarian ikan dengan cara yang tidak mempedulikan kelestarian lingkungan, penjarahan terumbu karang, penceamaran laut akibat limbah industri hanyalah sebagian ulah manusia yang mengakibatkan pudarnya aneka warna kekayaan laut nusantara.

Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu institusi yang memiliki sumber daya intelektual dalam bidang kelautan tergerak untuk berperan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya serta teknologi bahari. Berdasar Surat Keputusan Rektor UGM No. 71/J0/OT?99 didirikanlah Pusat Studi Sumberdaya dan Teknologi Kelautan UGM (PUSTEK UGM) yang menjadi wadah pakar-pakar kelautan untuk mengkaji sumberdaya bahari negara kita.

PUSTEK UGM
Bulaksumur A-4 Yogyakarta 55281
p: (0274) 902 835, f: (0274) 521 123
e: nizam@yogya.wasantara.net.id

Manajemen Komunitas ala Komunitas Gayam 16

2001_Juli_Edisi 126_Sekitar Kita:
Manajemen Komunitas ala Komunitas Gayam 16
Rohman Yuliawan

Penyelenggaraan suatu even biasanya dikelola dengan manajemen hirarkis yng mensyaratkan kejelasan peran dan tanggungjawab, Sapto Raharjo, seniman musik Yogyakarta, mengistilahkan manajemen serupa sebagai manajemen panitia, di mana pernik-pernik tanggung jawab didelegasikan pada bagian-bagian tertentu dalam tubuh kepanitiaan. Sapto berpendapat bahwa manajemen even semacam itu diadopsi dari kebudayaan Barat, sehingga kerapkali tidak dapat berjalan dengan efektifitas yang diasumsikan karena tidak berkesuaian dengan pola budaya bangsa kita. Aneka kebudayaan di negara kita sebenarnya menekankan pada pola tanggung jawab yang diemban secara kolektif, bukan divisional atau terbagi.

“Kita memiliki gotong-royong, kerja bakti dan bermacam bentuk kerja kolektif lainnya yang berbasis komunitas,”ujar Sapto. Karena itu, seniman yang sering asyik menggauli perangkat gamelan ini menggagas cara pengelolaan even berbasis pada komunitas yang menurutnya telah berurat-akar pada kebudayaan kita. Lewat Komunitas Gayam 16 berbagai gelaran budaya internasional sukses dikelola dengan manjemen komunitas, semisal Yogyakarta Gamelan Festival (YGF) yang telah memasuki tahun ke-5 penyelenggaraannya. YGF V menurut rencana bakal diselenggarakan pada tanggal 8-10 Juli 2001 di Kawasan Budaya Gayam dengan melibatkan warga sekitar, “Kami ingin memperlebar kembali pola manajemen komunitas lewat keterlibatan langsung masyarakat,” kata Sapto, Sukses, dab!

Komunitas Gayam 16
Jl. Gayam No. 16 Yogyakarta
t: (0274) 510 415

buku di Indonesia: jendela dunia yang berkarat

2001_Juli_Edisi 126_Bahas:
buku di Indonesia: jendela dunia yang berkarat
Rohman Yuliawan

Ada petuah bijak yang mengatakan bahwa buku adalah “jendela dunia”, sebuah bidang pada dinding peradaban yang memungkinkan cahaya pengetahuan menerobos masuk dalam kegelapan pemikiran. Namun di Indonesia “jendela-jendela” pengetahuan agaknya dipenuhi karat pada engselnya sehingga hanya sedikit saja yang bisa terpentang lebar.

“Karat” tersebut bisa berupa pajak yang dibebankan pada para penerbit dan penulis atau penterjemah, kemudian juga misalnya dukungan pemerintah pada industri penerbitan. Harga kertas, tinta dan bahan baku produksi lain yang menjadi komponen utama dalam penerbitan buku, membumbung tinggi semenjak krisis moneter dan mereka sekitar 300-an lembaga penerbitan menghentikan kegiatannya sehingga jumlah penerbitan buku mengalami pemerosotan tajam. Sekitar empat tahun lalu dunia penerbitan Indonesia mampu memasok sekitar 5.000 sampai 6.000 judul buku per tahun ke tengah masyarakat, namun kini para penerbit hanya mampu menghasilkan 2.000 atau 3.000 judul saja dalam satu tahun. Padahal idealnya, dengan sekitar 200 juta penduduk, jumlah buku yang diterbitkan di Indonesia minimal 10.000 judul per tahun.

Kita seharusnya menengok untuk belajar pada dunia penerbitan di India. Negara yang dalam tingkat perekonomian sebenarnya tidak terpaut jauh dengan Indonesia, tapi penerbitan buku sangat maju jauh meninggalkan Negara kita. Setiap tahun lebih dari 60.000 judul buku diterbitkan oleh kurang lebih 11.000 penerbit di negara yang berpenduduk hampir satu milyar jiwa itu. Berkebalikan dengan kondisi di Indonesia, dunia penerbitan di India telah menikmati subsidi dari pemerintah, tidak dikenai pajak penerbitan dan dukungan penuh pemerintah, tidak dikenai pajak penerbitan dan dukugan penuh pemerintah pada industri kertas sehingga bahan baku penerbitan buku dapat diperoleh dengan mudah dan murah.

Kemajuan dunia penerbitan di India juga tidak lepas dari peran Asosiasi Buku Nasional India (NBTI) yang didirikan oleh pemerintah dengan tugas mempromosikan buku-buku ke dalam dan luar negeri, kemudian menumbuhkan budaya baca masyarakat. Secara spesifik NBTI mengemban lima tugas pokok, yakni menerbitkan buku, mempromosikan buku-buku dan yang terakhir merangsang pertumbuhan sastra anak-anak. NBTI juga rajin menggelar pameran buku, terhitung sejak tahun 1992-saja telah lebih dari 300 pameran buku digelar di seantero India.

Tentunya dukungan dan kegairahan semacam itulah yang diimpikan oleh para penerbit di Indonesia. Masyarakta juga tak sabar menunggu larik-larik cahaya menerobos melewati jendela-jendela dunia yang baru.