70 Tahun Tragedi Nanking

dari SUARA PEMBARUAN DAILY

Josef Purnama Widyatmadja

Tahun 2007 adalah peringatan tujuh puluh tahun jatuhnya Kota Nanking (Nanjing) ke tangan tentara Jepang. Peringatan kali ini istimewa karena di beberapa kota besar di dunia akan diluncurkan sebuah film berjudul “Nanking: Even in the Darkness of Times, There is Light” produksi A Ted Leonsis dan disutradarai Bill Guttentag dan Dan Sturman. Film tersebut dibuat berdasarkan buku karya Irish Chang berjudul The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II (1997).

Pada 9 November 2007 tiga tahun kematian Irish Chang. Ia ditemukan mati di mobilnya di Santa Clara dalam keadaan kepala tertembak. Dalam usia 36 tahun (lahir 1968) ia meninggalkan seorang suami dan seorang anak lelaki berusia dua tahun. Belum jelas apakah dia mati karena bunuh diri atau korban konspirasi pembunuhan sehubungan dengan penelitian dan penerbitan bukunya.

Buku Chang menjadi best seller dan membuka mata pembacanya adanya holocaust di Asia selama Perang Dunia II. Sebelumnya, orang hanya mengenal satu holocaust di Auswitch, kisah pembantaian orang Yahudi oleh Nazi Jerman.

Banyaknya korban selama invasi Jepang ke Nanking dilukiskan oleh Chang sebagai pembantaian manusia yang tidak ada duanya dalam sejarah dunia. Bukan hanya dalam angka, tapi juga dalam hal derajat cara yang dipakai untuk pembunuhan.

Chang memperkirakan korban sekitar 350.000 orang, hampir mendekati jumlah yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok dan Koumintang. Sedangkan pihak Jepang sampai saat ini tidak saja memperkecil jumlah korban (sekitar 40.000), bahkan cenderung menyangkal bahwa pembantaian itu terjadi.

Chang tidak saja mengkritik Kaisar Hirohito yang puas dan menyambut jatuhnya Nanking oleh tentara Jepang tanpa mempedulikan korban. Tapi, Chang juga mengecam baik pemerintah Tiongkok yang tidak pernah serius meminta pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban. Lebih lanjut Chang menganggap penyangkalan fakta pembantaian oleh pihak Jepang sebagai “pembantaian korban kedua.”

Berbeda dengan pemerintah Jerman, pemerintah Jepang tidak pernah secara formal menyatakan permintaan maaf dan mengakui atas kekejaman yang dilakukan di Nanjing pada tahun 1937. Buku pelajaran sejarahnya (textbook) juga berusaha untuk menutupi kekejaman atau memperkecil arti kejahatan perang tentaranya yang dilakukan pada perang dunia ke 2 pada umumnya dan pembantaian Nanjing khususnya.

Orang yang bertanggung jawab atas pembantaian Nanjing itu adalah Jenderal Iwane Matsui dan terutama Pangeran Asaka Yasuhiko, paman dari kaisar Jepang Hirohito sebagai komandan dan wakil komandan pasukan Jepang ketika merebut Nanjing pada bulan Desember 1937.

Pangeran Asaka adalah orang yang bertangung jawab mengeluarkan perintah langsung untuk membunuh semua tawanan di Nanjing. Sesudah Jepang dikalahkan, Jenderal Matsui dihukum gantung atas kejahatan perangnya, tetapi Pangeran Asaka diberikan amnesti oleh Jenderal Mac Arthur, pimpinan tentara Sekutu di Jepang, dan hal ini dilakukan mungkin karena Amerika ingin mengambil hati Jepang yang dibutuhkansebagai sekutu barunya dalam era perang dingin yang baru dimulai, atau kalau sekiranya yang menjadi korban adalah warga Amerika sendiri, mungkin Pangeran Asaka yang meninggal pada tahun 1981 akan diperlakukan seperti Jenderal Matsui juga (digantung).

Tetapi orang yang paling bertanggung jawab atas pembantaian tersebut adalah Hirohito sendiri, dialah yang mengeluarkan perintah untuk tidak mengakui status tawanan orang Tiongkok sebagai status tawanan perang yang dilindungi oleh hukum internasional, sehingga dapat diperlakukan sesukanya. (On 5 August 1937, Hirohito personally ratified his army’s proposition to remove the constraints of international law on the treatment of Chinese prisoners. This directive also advised staff officers to stop using the term “prisoner of war”. Wikipedia). Dan Hirohito juga dilindungi oleh Amerika, sehingga bebas dari semua tuduhan sebagai penjahat perang.

Pembunuhan massal terhadap warga sipil oleh tentara Jepang pada waktu perang dunia ke 2 bukan hanya terjadi Tiongkok saja, tetapi dilakukan juga di Indonesia seperti salah satunya di Mandor, Kalimantan Barat, hanya dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di Nanjing pada tahun 1937.

2 thoughts on “70 Tahun Tragedi Nanking”

  1. Saya mendapat kesan bahwa Jepang adalah (mantan) penjajahan yang terlupakan – terutama di Indonesia! Agaknya Jepang beruntung bahwa perioda penjajahannya terbilang singkat dan terjepit pula. Sejak awal penjajahan hadir di Nusantara pada 1511 – ketika Portugis mencaplok Malaka – hingga Kapitulasi Kalijati 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda, perioda ini adalah full perioda penjajahan Barat. Setelah Perang Dunia-2 berakhir pada 1945, Indonesia harus kembali berhadapan dengan imperialisme Barat – dengan istilah “Sekutu” – dan berakhir pada 1962, saat Irian Barat harus diserahkan Belanda. Dengan demikian ingatan bersama bangsa ini yang paling dalam adalah penjajahan Barat. Untuk waktu ke depan, tidak hanya perihal penjajahan Barat (termasuk segala kejahatannya) yang disimak lebih jauh, namun juga perihal pendudukan Jepang (1942-5). Walau “hanya” sekitar 3,5 tahun, pendudukan Jepang berdampak luar biasa. Dari segi jumlah warga yang tewas terdapat angka yang begitu fantastis – sekitar 4 juta, akibat kekejaman dan kelalaian pemerintah pendudukan. Saya menilai tulisan, penelitian, monumen atau apapun yang dapat mengingat perioda pendudukan Jepang masih relatif sedikit dibanding hal yang sama dengan penjajahan Barat. Juga harus diwaspadai bahwa Jepang belum berhenti bermimpi menjadi pemimpin Asia-Pasifik, dan mimpi tersebut mendapat restu diam-diam dari Amerika Serikat – mantan musuhnya pada Perang Dunia-2. AS butuh Jepang untuk membendung pengaruh Cina dan Korea Utara. Di dalam negeri Jepang sempat muncul suara-suara yang ingin mengubah konsep militer Jepang yang defensif menjadi ofensif, terlebih Jepang terlibat sengketa wilayah dengan Cina. Terkait dengan Indonesia, harus diwaspadai penjajahan Jepang jilid-2 antara lain melalui berbagai bantuan yang sebagian besar adalah berbentuk pinjaman – artinya HUTANG! Ini jelas membebani APBN kita yang seharusnya berguna untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oh ya, ada lagi yang perlu diingat bahwa apa yang disebut “Indonesia Japan Economic Partnership Agreement” / IJEPA yang diteken pada 2007 dinilai sejumlah anak bangsa sebagai bentuk penjajahan Jepang jilid-2, antara lain IJEPA merupakan sebuah bentuk strategi keamanan energi Jepang, terutama untuk gas alam dan batubara. Pengiriman gas ke Jepang bukannya tanpa risiko, karena kedaulatan dan ketahanan energi (energy security) Indonesia akan terancam, karena gas bukanlah energi terbarukan. Krisis energi yang saat ini tengah mengemuka dalam politik global hendaknya menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk melakukan pengamanan pasokan energi di dalam negeri, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, pertanian dan industri dalam negeri secara berkelanjutan. Dengan demikian, JEPANG BELUM BERHENTI MELANJUTKAN PENJAJAHAN DI INDONESIA! Jangan sampai rakyat Indonesia hanya mengenal dan terpukau dengan Jepang sebagai penghasil barang murah, film kartun dan games!

  2. Terkait dengan kejahatan perang Jepang di Indonesia, BIANG KERUWETAN INI ADALAH BELANDA! Belanda menyatakan perang dengan Jepang pada 08/12/1941 sebagai solidaritas dengan Persemakmuran Inggris dan Amerika Serikat, akibatnya rakyat di negeri ini – dikenal dengan istilah “Hindia Belanda” terkena “getahnya”. Jepang memiliki alasan untuk menyerbu dan merebut negeri ini. Sekutu – dikenal dengan American-British-Dutch-Australian Command (ABDACOM) – hanya bertahan 3 bulan. Negeri ini diserahkan begitu saja kepada Jepang (Kapitulasi Kalijati 1942) dan rakyat yang harus menanggung derita akibat pendudukan Jepang. INI KELAK MENIMBULKAN KERUWETAN TERKAIT DENGAN TUNTUTAN PAMPASAN PERANG ATAU PERTANGGUNG JAWABAN LAINNYA. Jepang berusaha mengelak dari kewajiban/ tanggung jawab tersebut karena ada dasarnya, bahwa JEPANG TIDAK PERNAH PERANG DENGAN INDONESIA SELAMA 1941-5 KARENA NEGARA INDONESIA BELUM ADA! Setahu saya, sempat ada sejumlah perang Indonesia-Jepang perioda 1945-6 antara lain di Semarang, Bandung, Surabaya dan lain-lain – terkait ambil alih kekuasaan sebelum Jepang menyerahkan negeri ini kepada Sekutu (termasuk Belanda). Maka, peluang menuntut tanggung jawab Jepang HANYA TERBATAS UNTUK PERIODA 1945-6 DAN BUKAN 1941-5. Apa yang terjadi pada perioda 1941-5 boleh dinilai sebagai tanggung jawab Belanda. Terkait dengan hal tersebut, JEPANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BELANDA DAN BELANDA HARUS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA INDONESIA. Karena ketika Belanda menyatakan perang kepada Jepang, rakyat negeri ini adalah WARGA NEGARA (HINDIA) BELANDA. Sejumlah perlawanan rakyat di negeri ini terjadi saat MEREKA BUKAN/BELUM MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *